--- title: "Komdigi Wajibkan Platform Tindak Konten Disinformasi 4 Jam" description: "Lewat KM 127 dan 128 Tahun 2026, Komdigi menegaskan batas 4 jam bagi platform untuk menurunkan konten disinformasi. Ini cara hitung dan yang dikecualikan." url: "https://nivelva.com/insight/komdigi-takedown-disinformasi-4-jam" category: "Bisnis Digital" tags: ["komdigi","pse","moderasi konten","disinformasi","regulasi"] author: "Aisyah Aris" published: "2026-11-12T15:53:00+07:00" updated: "2026-11-12T15:53:00+07:00" language: "id" publisher: "Nivelva (https://nivelva.com)" --- # Komdigi Wajibkan Platform Tindak Konten Disinformasi 4 Jam > **Jawaban singkat:** Komdigi menegaskan lewat KM 127 dan KM 128 Tahun 2026 bahwa platform wajib menurunkan konten disinformasi paling lambat 4 jam. Hitungan dimulai setelah perintah terbit lewat sistem SAMAN, bukan sejak konten dilaporkan. Kritik dan produk pers dikecualikan. Platform digital di Indonesia kini punya pegangan yang lebih tegas soal konten disinformasi: begitu Komdigi menerbitkan perintah pemutusan akses, konten itu harus turun paling lambat **4 jam**. Ketentuan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital (KM) Nomor 127 Tahun 2026 dan Nomor 128 Tahun 2026, yang dijelaskan Komdigi kepada media pada awal November 2026. Kenapa ini penting? Aturan ini menyasar penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup privat yang memuat konten buatan pengguna, seperti media sosial, forum, dan platform berbagi konten. Kalau kamu mengelola platform dengan kolom komentar, forum, atau unggahan pengguna, kamu perlu tahu bagaimana tenggat ini dihitung. ## Apa isi KM 127 dan KM 128? Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menjelaskan pembagian keduanya pada Senin, 2 November 2026, seperti dikutip iNews. - **KM 127 Tahun 2026** memperjelas batas waktu penanganan konten sebagai bentuk kepastian hukum. - **KM 128 Tahun 2026** memuat mekanisme pengawasan dan penanganan, termasuk kriteria konten disinformasi yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan negara. Kriteria dalam KM 128 antara lain informasi yang tidak sesuai fakta, upaya memecah persatuan, menimbulkan kerugian, berpotensi memicu konflik sosial, dan menimbulkan rasa takut di masyarakat. Kedua keputusan ini terkait dengan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) yang diatur dalam Keputusan Menteri Kominfo Nomor 522 Tahun 2024. ## Kapan hitungan 4 jam dimulai? Ini bagian yang paling sering disalahpahami. Batas 4 jam **tidak** dihitung sejak konten dilaporkan masyarakat. Hitungannya baru berjalan setelah Komdigi mengirim surat perintah pemutusan akses kepada PSE melalui SAMAN. Sebelum itu ada tahap yang disebut Pra-SAMAN. Ringkasnya seperti tabel berikut. | Tahap | Yang terjadi | Waktu | |:--|:--|:--| | Verifikasi | Komdigi memeriksa temuan atau aduan masyarakat | Tidak disebutkan | | Notifikasi Pra-SAMAN | PSE menerima notifikasi dan boleh meminta klarifikasi atau memberi penjelasan | 1 x 12 jam untuk konten mendesak | | Perintah lewat SAMAN | Surat perintah pemutusan akses terbit bila PSE tidak menanggapi notifikasi | Saat surat terbit | | Tindak lanjut PSE | Konten wajib diturunkan atau aksesnya diputus | Paling lambat 4 jam sejak perintah | | Keberatan | Pemilik konten yang dirugikan bisa mengajukan keberatan dan meminta pemulihan | Setelah moderasi | Menurut Mediodecci, dengan alur ini PSE sudah diberi waktu yang cukup untuk menanggapi, termasuk membandingkan konten dengan pedoman komunitas (community guidelines) milik platform. Batas waktu 4 jam sendiri mengacu pada Pasal 15 dan 16 Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020, yang selama ini membedakan permintaan biasa (1 x 24 jam) dan permintaan mendesak (4 jam). Jadi kewajiban 4 jam sebenarnya bukan hal yang sama sekali baru. Yang berubah adalah kejelasannya: disinformasi dan ujaran kebencian yang memenuhi kriteria kini secara tegas diperlakukan sebagai permintaan mendesak, dengan alur pemberitahuan yang tercatat di SAMAN. Bagi platform, ini berarti tidak ada lagi ruang tafsir apakah perintah semacam itu masuk jalur 24 jam atau jalur 4 jam. ## Apa yang tidak menjadi sasaran? Komdigi menegaskan kritik, perbedaan pendapat, dan ekspresi yang sah tidak otomatis menjadi objek penindakan. Fokusnya konten disinformasi dan ujaran kebencian yang memenuhi kriteria KM 128. Produk jurnalistik perusahaan pers, termasuk karya jurnalistik investigasi, juga dinyatakan tidak menjadi sasaran. Bila terjadi kesalahan moderasi, termasuk moderasi yang dilakukan platform secara mandiri, pemilik konten bisa mengajukan keberatan dan meminta kontennya dipulihkan. Meski begitu, tulisan opini yang beredar, misalnya di Kompasiana, menilai batasan seperti "mengganggu ketertiban umum" masih perlu definisi operasional yang jelas agar tidak ditafsirkan terlalu luas. Penerapan di lapangan akan menentukan apakah keseimbangan antara penanganan disinformasi dan kebebasan berekspresi benar-benar terjaga. ## Siapa yang perlu bersiap? Yang paling langsung terdampak adalah PSE lingkup privat berbasis konten buatan pengguna (user-generated content). SAMAN dipakai Komdigi untuk melacak, memverifikasi, dan mengirim permintaan pemutusan akses ke PSE jenis ini. Menurut Media Kompeten, sistem yang sama juga menjadi instrumen penghitungan denda administratif bila kewajiban pemutusan akses tidak dipenuhi. Untuk memastikan apakah layananmu termasuk PSE yang wajib terdaftar, baca [siapa yang wajib daftar PSE Komdigi dan apa risikonya](https://nivelva.com/insight/siapa-wajib-daftar-pse-komdigi-risikonya). Pemilik usaha yang hanya menjalankan website toko dengan ulasan pelanggan mungkin tidak berada di garis depan aturan ini, tetapi kebiasaan moderasi yang baik tetap berguna. > **Yang bisa disiapkan pengelola platform:** > > Tunjuk kontak yang bisa dihubungi kapan saja, termasuk malam dan akhir pekan, karena tenggat 4 jam tidak mengenal jam kantor. Siapkan prosedur tertulis untuk menanggapi notifikasi, menurunkan konten, dan mencatat setiap tindakan. Pastikan juga pedoman komunitas tertulis jelas, karena itulah yang dipakai untuk menanggapi notifikasi. Bagi pengelola komunitas kecil, misalnya grup pelanggan di Discord atau Telegram, prinsip yang sama bisa diterapkan dalam skala lebih ringan: aturan grup yang jelas dan admin yang responsif. Panduannya ada di [membangun komunitas pelanggan di Discord atau Telegram](https://nivelva.com/insight/membangun-komunitas-pelanggan-discord-telegram). Kalau websitemu menampilkan ulasan dan testimoni pengguna, cara mengelolanya dibahas di [UGC dan testimoni](https://nivelva.com/insight/ugc-testimoni-cara-mengumpulkan-memakainya). ## Pertanyaan yang sering diajukan ### Apakah konten harus turun 4 jam setelah dilaporkan warganet? Tidak. Hitungan 4 jam dimulai setelah Komdigi menerbitkan surat perintah pemutusan akses lewat SAMAN. Sebelumnya ada tahap verifikasi dan notifikasi Pra-SAMAN. ### Apakah berita dari media ikut bisa diturunkan? Komdigi menyatakan produk jurnalistik perusahaan pers, termasuk jurnalisme investigasi, tidak menjadi sasaran aturan ini. ### Bagaimana jika konten saya diturunkan karena salah moderasi? Pemilik konten bisa mengajukan keberatan dan meminta pemulihan konten, termasuk bila kesalahan berasal dari moderasi mandiri platform. ## Sumber - - - --- Diterbitkan oleh Nivelva Insight (https://nivelva.com/insight/). Artikel ini: https://nivelva.com/insight/komdigi-takedown-disinformasi-4-jam Kontak Nivelva: WhatsApp https://wa.me/6285111245007, email hello@nivelva.com