EU AI Act Berlaku Bertahap: Dampaknya bagi Indonesia

EU AI Act (Regulasi (EU) 2024/1689) adalah undang-undang Uni Eropa yang mengatur sistem AI berdasarkan tingkat risikonya, dari yang dilarang sama sekali sampai yang hanya wajib transparan. Aturan ini berlaku bertahap sejak 1 Agustus 2024, dan per 4 November 2026 sebagian besar ketentuannya sudah berjalan, kecuali aturan untuk AI berisiko tinggi yang baru saja ditunda.

Berkantor di Jakarta tidak otomatis membuatmu lepas dari aturan ini. AI Act tidak hanya berlaku untuk perusahaan yang berkantor di Uni Eropa, tetapi juga penyedia dari luar Uni Eropa yang menawarkan sistem AI di sana, serta penyedia dan pengguna di luar Uni Eropa bila hasil sistemnya dipakai di Uni Eropa. Karena itu, SaaS atau aplikasi Indonesia yang punya pelanggan di Eropa perlu tahu di kategori mana fitur AI-nya jatuh.

Apa yang berubah lewat AI Omnibus 2026?

Komisi Eropa mengusulkan penyederhanaan AI Act pada 19 November 2025 sebagai bagian dari paket digital omnibus. Kesepakatan politik tercapai 7 Mei 2026, Dewan Uni Eropa memberi persetujuan akhir 29 Juni 2026, dan Regulasi (EU) 2026/1744 tertanggal 8 Juli 2026 mulai berlaku 27 Juli 2026.

Penundaan aturan AI berisiko tinggi

Perubahan terbesar adalah tanggal pasti untuk aturan AI berisiko tinggi. Sistem berisiko tinggi yang berdiri sendiri di bidang sensitif (Annex III), misalnya biometrik, infrastruktur kritis, pendidikan, ketenagakerjaan, serta migrasi dan perbatasan, mulai diatur 2 Desember 2027. Sistem AI yang tertanam di produk yang sudah diatur regulasi keselamatan (Annex I), seperti mesin, mainan, dan lift, mulai diatur 2 Agustus 2028. Menurut teks regulasinya, alasan penundaan adalah keterlambatan standar, spesifikasi bersama, panduan, dan pembentukan otoritas nasional.

Tambahan larangan dan masa transisi konten sintetis

Omnibus juga menambah larangan untuk sistem AI yang menghasilkan konten seksual tanpa persetujuan dan materi pelecehan seksual anak, berlaku mulai 2 Desember 2026. Pada tanggal yang sama berakhir masa transisi bagi penyedia sistem AI generatif yang sudah beredar sebelum 2 Agustus 2026 untuk memenuhi kewajiban penandaan konten sintetis (Pasal 50 ayat 2). Selain itu, sebagian keringanan untuk UKM diperluas ke perusahaan small mid-cap (satu tingkat di atas UKM), kewajiban literasi AI bagi perusahaan disederhanakan dengan peran yang lebih besar bagi Komisi dan negara anggota, dan kewenangan AI Office atas sistem berbasis model AI umum diperjelas.

Jadwal resmi per 4 November 2026

Sumber: AI Act Service Desk dan halaman kebijakan AI Komisi Eropa. Tanggal bisa berubah lagi bila ada amandemen, jadi cek halaman resmi sebelum mengambil keputusan.

Apa yang perlu disiapkan perusahaan Indonesia?

Langkah pertama adalah menentukan posisimu. AI Act membedakan penyedia (yang mengembangkan sistem AI dan memasarkannya dengan nama sendiri) dan pengguna atau deployer (yang memakai sistem AI dalam kegiatan profesionalnya). Perusahaan SaaS Indonesia yang menjual fitur AI ke pelanggan Eropa umumnya berposisi sebagai penyedia, sedangkan pelanggan Eropanya menjadi deployer.

Bila produkmu chatbot atau penghasil konten, kewajiban transparansi sudah berlaku: pengguna harus diberi tahu bahwa mereka berinteraksi dengan AI, dan konten sintetis perlu ditandai dengan cara yang bisa dibaca mesin. Bila produkmu menyentuh bidang Annex III, misalnya alat penyaring lamaran kerja, penilaian siswa, atau penilaian kelayakan kredit, kamu punya waktu sampai 2 Desember 2027 untuk menyiapkan manajemen risiko, tata kelola data, dokumentasi teknis, pencatatan log, pengawasan manusia, dan penilaian kesesuaian.

Eksportir barang fisik yang memasang AI di produknya, seperti mesin industri atau mainan pintar, perlu memperhatikan jalur Annex I dengan tenggat 2 Agustus 2028, karena kewajibannya terkait dengan aturan keselamatan produk yang sudah ada.

Kapan cukup memantau, kapan harus bersiap sekarang

Cukup memantau bila produkmu tidak dijual ke Uni Eropa, tidak punya pengguna di sana, dan hasilnya tidak dipakai di sana. Tetap baik mengikuti perkembangannya, karena banyak negara, termasuk Indonesia, merujuk pendekatan berbasis risiko yang mirip. Status aturan di dalam negeri dirangkum di regulasi AI di Indonesia.

Bersiap sekarang bila kamu sudah punya pelanggan atau pengguna Eropa, apalagi bila fitur AI-nya menyentuh orang secara langsung, seperti chatbot, rekomendasi, atau penilaian. Kerja kepatuhan AI Act banyak beririsan dengan pelindungan data pribadi, jadi catatan DPIA dan inventaris data yang kamu buat untuk UU PDP bisa dipakai ulang. Untuk produk berbasis chatbot, keamanan terhadap prompt injection juga relevan dengan kewajiban ketahanan dan akurasi sistem berisiko tinggi.