Kreator UMKM Tidak Otomatis Wajib Izin di RUU Penyiaran

UMKM yang berjualan lewat live streaming atau video promosi tidak otomatis wajib mengurus izin penyiaran dalam rancangan revisi UU Penyiaran, menurut pernyataan pemerintah pada 9 November 2026.

Kenapa ini penting: banyak pelaku usaha kecil kini bergantung pada siaran langsung di TikTok, Instagram, atau YouTube untuk berjualan. Kekhawatiran bahwa setiap live jualan akan diperlakukan seperti stasiun televisi, lengkap dengan izin dan standar siaran, sempat beredar setiap kali revisi UU Penyiaran dibahas. Pernyataan terbaru Komdigi menjawab sebagian kekhawatiran itu, walau aturannya belum final.

Apa yang dinyatakan Komdigi?

Pernyataan disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo saat penandatanganan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Penyiaran di kantor Komdigi, Jakarta, Senin 9 November 2026. RUU ini adalah perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Menurut laporan InfoPublik, Angga menyebut akun media sosial pribadi, vlog keluarga, serta kreator konten dan UMKM "tidak otomatis dikategorikan sebagai kegiatan penyiaran yang harus mengajukan izin kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)". Ia mengaitkannya dengan hak warga untuk berekspresi.

Warta Ekonomi mengutip kalimat Angga yang lebih ringkas: "Yang kita atur adalah yang profesional." Ia juga menyatakan, "Yang kecil, yang UMKM, yang kreator pemula, kita lindungi dan kita beri ruang tumbuh."

Siapa yang akan diatur, siapa yang tidak?

Garis yang ditarik pemerintah adalah antara ekspresi sehari-hari dan penyiaran digital yang dijalankan secara profesional. Ringkasannya, berdasarkan pernyataan per 9 sampai 11 November 2026:

Kata "otomatis" penting dicatat. Pemerintah tidak menyebut batas angka yang pasti, misalnya jumlah penonton atau pendapatan tertentu. Ciri yang disebut masih berupa gambaran umum: ada redaksi, jadwal siaran, monetisasi profesional, dan jangkauan besar. Detail batasnya baru akan terlihat di naskah pasal.

Apa tujuan revisi ini?

Menurut Angga, revisi bertujuan menciptakan "level playing field dan fair competition" antara lembaga penyiaran konvensional dan platform digital. Televisi selama ini menanggung kewajiban standar isi, pajak, dan ketenagakerjaan, sementara kanal digital besar yang berperilaku seperti stasiun televisi belum terikat aturan serupa.

Sisi lain yang ditekankan adalah perlindungan anak. Pemerintah ingin platform menerapkan pembatasan akses berdasarkan usia, verifikasi usia, dan transparansi algoritma. Angga menyebut sistem rekomendasi seperti FYP tidak boleh memaparkan anak pada konten berbahaya tanpa pengaman yang memadai. "Kita tidak melarang teknologi, kita meminta teknologi untuk memiliki tanggung jawab," katanya, seperti dikutip InfoPublik.

Sudah berlaku atau masih rancangan?

Masih rancangan. Yang ditandatangani pada 9 November adalah DIM, yaitu posisi pemerintah untuk bahan pembahasan bersama DPR. Menurut InfoPublik, naskah DIM dijadwalkan diserahkan ke Presiden pada 10 November 2026 untuk diteruskan ke DPR.

Angga sendiri mengingatkan bahwa paraf para menteri "bukan berarti semua isu selesai". Artinya isi pasal masih bisa berubah selama pembahasan di DPR, termasuk definisi siapa yang dianggap penyiaran profesional.

Penyusunan DIM disebut sudah dikoordinasikan lintas kementerian agar selaras dengan UU ITE, UU Pers, dan UU Cipta Kerja. Angga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum yang ikut menyusunnya. Koordinasi ini penting karena kreator dan platform digital sudah diatur sebagian oleh undang-undang lain, sehingga revisi UU Penyiaran tidak boleh membuat aturan yang saling tumpang tindih.

Apa yang perlu dilakukan UMKM sekarang?

Untuk sebagian besar pelaku usaha kecil, tidak ada yang perlu diubah hari ini. Live jualan, video katalog, dan konten promosi bisa tetap berjalan seperti biasa. Kalau kamu sedang menyusun strategi siaran langsung, panduan live shopping agar penonton jadi pembeli tetap relevan.

Beberapa hal tetap layak diperhatikan:

• Pantau pembahasan di DPR. Yang perlu dilihat adalah definisi "penyiaran profesional" di naskah final dan apakah ada batas yang jelas.
• Ikuti aturan yang sudah berlaku. Konten promosi tetap tunduk pada aturan lain, misalnya UU ITE dan ketentuan platform. Kewajiban pelaporan penghasilan juga tidak berubah, seperti dibahas di pajak freelancer dan kreator.
• Perhatikan skala. Bisnis yang mulai mengoperasikan kanal mirip stasiun TV, dengan tim redaksi, jadwal tayang rutin, dan monetisasi besar, sebaiknya mengikuti perkembangan lebih dekat karena ciri itulah yang disebut pemerintah.
• Cek kebijakan Komdigi lain. Platform tempat kamu berjualan juga terdampak aturan lain, misalnya kewajiban menindak konten disinformasi dalam 4 jam.