Akun Kripto Indonesia Tembus 23,48 Juta per September

Jumlah akun konsumen aset kripto di Indonesia mencapai 23,48 juta per September 2026, menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Angka ini penting bukan hanya untuk investor. Pasar sebesar itu menarik banyak pelaku usaha baru, mulai dari aplikasi investasi sampai produk tokenisasi berlabel syariah. Pada saat yang sama, OJK memberi sinyal jelas soal aturan main yang akan datang, terutama untuk produk yang mengklaim sesuai syariah.

Dari mana angka 23,48 juta itu?

Data tersebut disampaikan OJK dalam Sector-Focused Forum Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) di Makassar, Selasa, 3 November 2026. Forum ini bagian dari rangkaian Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2026.

Selain jumlah akun, OJK mencatat nilai transaksi aset kripto pada September 2026 sebesar Rp30,56 triliun untuk pasar spot dan Rp5,8 triliun untuk derivatif.

Sebagai pembanding, data OJK per Juli 2026 yang disampaikan pada Rapat Dewan Komisioner Bulanan Agustus mencatat 22,93 juta akun konsumen dengan nilai transaksi Rp20,52 triliun, termasuk derivatif Rp3,41 triliun.

Dalam dua bulan, jumlah akun bertambah sekitar 550 ribu. Nilai transaksi yang dilaporkan juga lebih besar, walau angka transaksi kripto memang naik turun mengikuti harga pasar, jadi data satu bulan belum tentu mencerminkan tren.

Perlu dicatat, jumlah akun tidak sama dengan jumlah orang. Satu orang bisa membuka akun di lebih dari satu aplikasi pedagang kripto, sehingga jumlah investor sebenarnya kemungkinan lebih kecil dari angka akun. Meski begitu, angka ini tetap menjadi ukuran paling umum untuk melihat seberapa luas kripto dipakai di Indonesia.

Siapa saja yang mengatur ekosistem kripto di Indonesia?

Sejak pengawasan aset kripto berpindah ke OJK, ekosistemnya diatur lebih ketat. Menurut paparan OJK yang dilaporkan Investortrust pada September 2026, infrastrukturnya terdiri dari dua bursa, dua lembaga kliring dan penjaminan penyelesaian, dua kustodian, dan 27 pedagang aset keuangan digital (PAKD) berizin.

OJK memegang prinsip same activity, same risk, same regulation: kegiatan dengan risiko serupa diperlakukan dengan standar kehati-hatian dan perlindungan konsumen yang setara, apa pun bentuk teknologinya. OJK juga mengawasi peserta regulatory sandbox, yaitu ruang uji coba bagi inovasi keuangan baru.

Label syariah tidak cukup, harus sejak desain

Pesan paling tegas dalam forum Makassar datang dari Adi Budiarso, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK. Intinya, kepatuhan syariah tidak bisa sekadar ditempel sebagai label. Prinsip itu harus dibangun sejak desain produk, yang sering disebut sharia by design.

Ada dua poin lain yang perlu dicatat pelaku usaha:

• Sertifikasi syariah dari luar negeri tidak otomatis berlaku. Produk yang sudah bersertifikat syariah di negara lain tidak serta-merta boleh ditawarkan di Indonesia.
• Sandbox berbeda dari penilaian syariah. Lolos uji coba di sandbox OJK tidak sama dengan dinyatakan sesuai syariah oleh lembaga yang berwenang.

Apa yang sedang disiapkan OJK?

OJK sedang menyusun Peta Jalan Pengembangan IAKD Syariah, sejalan dengan arah pengembangan IAKD 2027 sampai 2031. Langkahnya mencakup:

• taksonomi dan klasifikasi model bisnis, supaya jelas produk mana masuk kategori apa;
• pendalaman risiko tiap jenis produk;
• koordinasi dengan Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI).

Tokenisasi sukuk, emas, dan aset riil berbasis syariah disebut sebagai potensi pengembangan tahap awal. Statusnya masih akan dikaji lebih lanjut, jadi belum ada produk resmi yang bisa dianggap sudah disetujui.

Apa artinya untuk kamu?

Untuk investor ritel, angka 23,48 juta akun menunjukkan pasar kripto Indonesia makin ramai. Namun ramai tidak sama dengan aman. Pastikan kamu hanya bertransaksi lewat pedagang yang berizin OJK, aktifkan verifikasi dua langkah, dan jangan tergiur tawaran imbal hasil pasti. Kasus Binance yang kehilangan sekitar US$6,3 miliar mengingatkan bahwa platform besar pun bisa dibobol.

Penipuan berkedok investasi juga masih marak. OJK sendiri aktif memblokir rekening yang terindikasi penipuan, seperti dibahas di artikel OJK blokir ratusan ribu rekening penipuan. Bila ada yang menawarkan "kripto syariah" dengan janji keuntungan tetap, periksa izinnya dulu.

Untuk pelaku usaha dan pengembang, arah kebijakan sudah cukup terbaca: aturan akan disusun berdasarkan aktivitas dan risiko, bukan nama produk. Produk berlabel syariah akan diperiksa substansinya, bukan hanya sertifikatnya. Mengikuti perkembangan peta jalan IAKD 2027 sampai 2031 akan membantumu merancang produk yang tidak perlu dibongkar ulang setelah aturan terbit.

Bagi bisnis yang tidak bergerak di kripto sekalipun, data ini tetap memberi gambaran. Puluhan juta orang Indonesia kini terbiasa memakai aplikasi keuangan digital, membuka akun lewat verifikasi online, dan bertransaksi lewat ponsel. Kebiasaan itu ikut membentuk harapan pelanggan terhadap layanan digital lain: proses daftar yang cepat, keamanan akun yang serius, dan informasi biaya yang transparan.