Proyek Data Center AI BDx di Jatiluhur Dihentikan

Pembangunan kampus data center AI milik BDx Data Centers di kawasan Jatiluhur, Purwakarta, dihentikan sementara atas permintaan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Alasannya: dokumen AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan) dan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) belum terbit, padahal peletakan batu pertama sudah dilakukan pada 22 September 2026.

Yang dipertaruhkan bukan hanya satu proyek. Kasus ini menjadi ujian pertama bagaimana Indonesia menata ledakan investasi data center AI, terutama soal air dan listrik, sebelum aturan khususnya ada.

Apa yang sebenarnya terjadi?

Menurut Investortrust, Dedi Mulyadi bertemu perwakilan BDx pada 30 September 2026 dan meminta konstruksi dihentikan. Ia lalu menjelaskan alasannya lewat video di kanal YouTube-nya pada 2 Oktober 2026. "PBG dan Amdal belum keluar. Jangan dulu berjalan proyeknya. Berhentikan dulu pembangunannya," katanya seperti dikutip media tersebut.

Gubernur juga menegaskan penghentian ini bukan karena proyek terbukti melanggar aturan lingkungan, melainkan karena izinnya belum terbit. Saat berita itu ditulis, BDx disebut masih melakukan konfirmasi terkait penghentian proyek.

Berikut ringkasan proyeknya berdasarkan laporan media.

Hingga 12 November 2026, kami belum menemukan laporan resmi bahwa penghentian ini sudah dicabut.

Kenapa kebutuhan air jadi sorotan?

Data center AI menampung ribuan GPU yang menghasilkan panas sangat besar. Banyak fasilitas memakai sistem pendingin yang menguapkan air, sehingga konsumsi airnya bisa tinggi.

Angka yang beredar

Katadata melaporkan proyeksi kebutuhan air proyek ini mencapai 384 liter per detik, atau sekitar 33.000 meter kubik per hari saat beroperasi penuh. Angka ini merujuk perhitungan WALHI. Pada tahap awal, kebutuhannya disebut sekitar 6.000 meter kubik per hari. Institute for Essential Services Reform (IESR) memperkirakan kebutuhannya lebih dari 12 juta meter kubik per tahun.

Air direncanakan diambil dari Waduk Jatiluhur. Waduk ini juga menopang irigasi sawah di sentra padi Jawa Barat, sehingga kekhawatiran soal persaingan pemakaian air muncul cepat.

Sikap pemerintah pusat

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, seperti dilaporkan Katadata pada 8 Oktober 2026, menyatakan Komdigi perlu ikut menentukan titik pembangunan data center. Menurutnya, lokasi harus dibahas lintas sektor sebelum izin terbit, dengan mempertimbangkan kebutuhan komputasi, konektivitas, serta ketersediaan air dan energi. Ia menegaskan kebutuhan air dan energi masyarakat, terutama untuk layanan publik, tidak boleh terganggu oleh data center.

Bagaimana tanggapan industri dan pegiat lingkungan?

Pandangan yang muncul cukup beragam, dan semuanya bermuara pada satu hal: aturan khusus data center belum ada.

• WALHI mendesak moratorium pembangunan data center baru sampai ada regulasi khusus. Menurut mereka, perizinan saat ini masih memakai aturan umum.
• IDPRO (asosiasi penyelenggara data center) menilai kebutuhan air tiap fasilitas tidak bisa disamaratakan. Mereka mendorong regulasi berbasis standar kinerja, dengan indikator seperti WUE (efisiensi pemakaian air), PUE (efisiensi pemakaian energi), sumber air, kebutuhan air puncak, dan tingkat pemakaian ulang air.
• IESR mengusulkan pendingin tanpa air atau sirkulasi tertutup, PUE di bawah 1,3, serta porsi energi terbarukan langsung minimal 35% pada 2030 dan 50% pada 2040.

Negara tetangga sudah lebih dulu mengatur. Katadata mencatat Malaysia melarang data center baru di lokasi dengan Water Stress Index 0,8 ke atas, sementara Singapura pernah memberlakukan moratorium pada 2019 sebelum membuka kapasitas baru secara terbatas dengan syarat keberlanjutan yang lebih ketat. Persaingan menarik investasi di kawasan ini juga ketat, seperti terlihat dari investasi Google di Malaysia.

Apa dampaknya bagi bisnis yang memakai cloud?

Untuk pengguna layanan cloud, VPS, atau hosting, penghentian satu proyek yang belum beroperasi tidak berdampak langsung pada layanan yang berjalan hari ini. Dampaknya lebih ke arah jangka menengah.

Kapasitas dan lokasi server

Bila aturan baru nanti memperketat lokasi dan syarat air, pembangunan data center AI bisa bergeser ke daerah yang lebih siap secara air dan listrik, atau berjalan lebih lambat. Bagi bisnis, lokasi fisik server tetap berpengaruh ke kecepatan akses pengguna. Kamu bisa mengukur latensi ke data center sebelum memilih penyedia.

Kepastian aturan

Industri meminta kepastian aturan agar investasi tidak tertahan di tengah jalan. Sementara itu, perdebatan serupa juga terjadi di negara lain, misalnya pemilih di Amerika Serikat yang mendukung pembatasan pusat data di sejumlah daerah.

Kapan memilih jalan moratorium, kapan standar kinerja?

Dua usulan utama yang beredar punya logika berbeda. Moratorium (usulan WALHI) memberi waktu menyusun aturan sebelum lebih banyak proyek berdiri, tetapi menahan investasi dan kapasitas komputasi yang juga dibutuhkan. Standar kinerja (usulan IDPRO dan IESR) membiarkan proyek berjalan asalkan memenuhi batas efisiensi air dan energi, tetapi butuh pengawasan yang konsisten agar angka di atas kertas benar-benar tercapai.

Keputusan akhirnya ada di tangan pemerintah. Yang jelas, kasus Jatiluhur membuat soal air dan listrik kini sama pentingnya dengan konektivitas dalam memilih lokasi data center di Indonesia.