Pemilih AS Dukung Pembatasan Pusat Data di 40 Daerah

Warga di puluhan kota kecil Amerika Serikat baru saja memberi sinyal yang jelas soal pusat data: mereka ingin rem. Pada pemilu 3 November 2026, Ballotpedia mencatat 41 pemungutan suara lokal terkait pusat data di 10 negara bagian, dan di 40 di antaranya mayoritas pemilih memilih sisi yang membatasi pembangunan.

Kenapa ini penting untuk pembaca di Indonesia? Karena pusat data adalah tempat layanan cloud, AI, dan hosting yang kamu pakai sehari-hari berjalan. Ketika lokasi baru makin sulit didapat di pasar terbesar dunia, dampaknya bisa merambat ke peta pembangunan pusat data global, termasuk di Asia Tenggara.

Satu catatan penting: per 12 November 2026 hasil ini belum disertifikasi. Angka bisa bergeser sedikit setelah penghitungan resmi selesai.

Apa saja yang disetujui pemilih?

Rekap tidak resmi yang mengutip Ballotpedia (6 November 2026) membagi hasilnya seperti ini.

Sisa aturan pembatas berupa pembatasan zonasi, kewajiban persetujuan pemilih untuk proyek besar, dan jaminan keuangan dari pengembang. Bila dijumlah, 27 aturan disetujui dan 13 usulan ditolak menghasilkan 40 hasil yang condong ke pembatasan.

Firma hukum Venable, dalam ulasannya 4 November 2026, menyebut hasil pemilu ini "hampir seluruhnya" berlawanan dengan pembangunan pusat data.

Contoh aturan di beberapa daerah

Beberapa contoh yang dirangkum Venable dan Ballotpedia memperlihatkan betapa beragamnya bentuk pembatasan:

• Grove City, Ohio: proyek di atas 50 acre, atau yang memakai listrik lebih dari 20 MW, atau air lebih dari 500.000 galon per hari (sekitar 1,9 juta liter), kini wajib mendapat persetujuan pemilih.
• Janesville, Wisconsin: rencana kampus pusat data senilai US$8 miliar berkapasitas 800 MW di bekas lahan pabrik GM harus melalui pemungutan suara warga, begitu juga proyek lain di lokasi itu yang nilainya di atas US$450 juta.
• Perry, Ohio: pengembang skala besar yang meminta insentif pajak wajib menyetor jaminan keuangan atas janji lapangan kerja dan pajak, plus ada batas kebisingan.
• Wells, Maine: moratorium 180 hari yang berlaku surut untuk fasilitas seluas 100.000 kaki persegi atau lebih.
• Ottawa, Kansas: pusat data dengan daya di atas 25 MW dilarang di dalam batas kota.
• Granville, Hubbard, dan Urbana (Ohio) serta Alhambra (California): pusat data dilarang sepenuhnya.

Ohio memang sudah diprediksi jadi pusat perdebatan. Pada September 2026, Ballotpedia mencatat Ohio menyumbang 20 dari 38 usulan lokal yang saat itu terdaftar, dan 82% usulan masuk ke surat suara lewat petisi warga, bukan inisiatif pemerintah daerah.

Kenapa warga menolak?

Laporan yang ada menyebut beberapa alasan yang berulang. Ambang batas di aturan Grove City saja sudah memberi petunjuk: luas lahan, konsumsi listrik, dan pemakaian air. Di tempat lain, kebisingan dan insentif pajak ikut jadi sorotan.

Soal listrik, Fortune mengutip survei Pew Research Center yang menemukan separuh warga AS menilai pusat data akan berdampak buruk pada biaya energi mereka. Di tengah lonjakan pembangunan pusat data untuk AI, kekhawatiran tagihan listrik naik jadi isu yang mudah dirasakan warga biasa.

Apakah semua daerah menolak?

Tidak. Fortune melaporkan Harwood, North Dakota, kota berpenduduk sekitar 940 orang, sebagai satu-satunya hasil yang berpihak pada pembangunan menurut data Redbud Consulting. Sebanyak 325 dari 430 suara (75%) menolak aturan yang akan membatasi proyek industri besar, termasuk pusat data milik Applied Digital di kota itu. Alasan utama yang disebut warga adalah kekhawatiran soal biaya dan pajak.

Perlu dicatat, jumlah total usulan berbeda antar pelacak. Ballotpedia menghitung 41, Redbud Consulting 45, dan pelacak Data Centers on the Ballot 47. Perbedaan ini wajar karena tiap pelacak punya definisi "usulan terkait pusat data" yang tidak sama.

Apa dampaknya bagi pengguna cloud di Indonesia?

Dampak langsung dalam waktu dekat hampir tidak ada. Pusat data yang sudah beroperasi tidak tiba-tiba ditutup, dan sebagian besar aturan berlaku untuk proyek baru.

Namun ada beberapa hal yang patut kamu pantau:

• Kapasitas baru makin mahal dan lambat. Bila izin di AS makin sulit, penyedia besar bisa menggeser investasi ke wilayah lain. Asia Tenggara termasuk kandidat, dan Indonesia sendiri punya cerita penolakan dan penghentian proyek, misalnya proyek data center AI BDx di Jatiluhur.
• Lokasi server makin layak dipertimbangkan. Server yang dekat dengan pengguna tetap memberi latensi terbaik. Sebelum memilih penyedia, ukur latensi ke data center yang kamu incar.
• Isu energi bukan cuma urusan raksasa teknologi. Bahkan untuk skala kecil, konsumsi listrik server AI bisa mengejutkan. Gambarannya ada di hitungan biaya listrik server AI di rumah.

Venable memperkirakan legislator negara bagian di AS akan mengusulkan banyak perubahan aturan pada 2027, dan hasil pemilu lokal ini jadi gambaran awal arahnya.