Perpres Lembaga Pengawas PDP Masuk Tahap Final

Lembaga pengawas pelindungan data pribadi (PDP) yang lama ditunggu akhirnya mendekati kenyataan. Katadata melaporkan pada 5 November 2026 bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebut rancangan Peraturan Presiden (Perpres) pembentukan lembaga itu sudah masuk tahap final dan telah diajukan kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara.

Perlu dicatat sejak awal: per 12 November 2026 Perpres ini belum diteken dan belum punya nomor. Selama lembaga belum terbentuk, fungsi pelindungan data pribadi tetap dijalankan Komdigi.

Kenapa ini penting untuk bisnis? Karena lembaga inilah yang nantinya menerima aduan, memeriksa, dan menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran UU PDP. Selama ini banyak pelaku usaha menunda kepatuhan dengan alasan "pengawasnya belum ada". Alasan itu makin tipis.

Apa kata Komdigi?

Pernyataan disampaikan Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Muchtarul Huda, dalam keterangan tertulis pada 4 November 2026. Menurut Katadata, Komdigi juga sudah menyiapkan satuan tugas khusus agar masa transisi berjalan lancar. Komdigi sebelumnya menargetkan lembaga ini terbentuk pada 2026.

Soal posisi lembaga, Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria pada Juli 2026 menyebut lembaga ini dirancang independen dan tidak berada dalam struktur Komdigi. Meski begitu, menurut JawaPos, laporannya tetap disampaikan kepada Presiden melalui Komdigi. Saat itu Nezar juga menyebut pemerintah menargetkan rancangan Perpres selesai dalam sekitar dua bulan. Target itu bergeser, dan kini rancangannya sudah di meja Presiden.

Kenapa lembaga ini terlambat?

Lembaga pengawas PDP adalah amanat UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, tepatnya Bab IX tentang kelembagaan. UU itu memberi masa dua tahun bagi pembentukannya setelah undang-undang berlaku. Target tersebut, termasuk target lanjutan pada akhir 2025, terlewat.

Akibatnya, sejak masa transisi berakhir pada Oktober 2024, kewajiban dalam UU PDP sudah berlaku penuh, tapi lembaga yang seharusnya menegakkan sanksi administratifnya belum ada. Situasi "aturan ada, wasit belum datang" inilah yang akan berakhir begitu Perpres diteken dan lembaganya berjalan.

Apa wewenang lembaga pengawas PDP?

Berdasarkan UU PDP sebagaimana dirangkum Katadata, berikut tugas dan wewenang utamanya.

Apa yang perlu disiapkan bisnis sekarang?

Kepatuhan tidak perlu menunggu Perpres. Kewajibannya sudah tertulis di UU PDP sejak 2022. Yang berubah hanyalah siapa yang mengawasi. Beberapa langkah yang masuk akal dimulai dari sekarang:

• Petakan data pribadi yang kamu kelola. Data apa saja, disimpan di mana, siapa yang bisa mengakses, dan berapa lama disimpan.
• Rapikan dasar pemrosesan dan kebijakan privasi. Pastikan pelanggan tahu data apa yang dikumpulkan dan untuk apa.
• Siapkan prosedur insiden. UU PDP mewajibkan pemberitahuan tertulis bila terjadi kegagalan pelindungan data. Rinciannya ada di kewajiban lapor kebocoran data 3x24 jam.
• Cek apakah kamu perlu pejabat PDP. Tidak semua usaha wajib, tapi kriterianya perlu dipahami. Lihat kapan bisnis wajib punya petugas pelindungan data pribadi.
• Catat aliran data ke luar negeri. Karena lembaga akan menilai transfer data lintas negara, ketahui layanan mana yang menyimpan data pelanggan di server luar Indonesia.

Kalau ingin gambaran utuh dari nol, mulai dari panduan kepatuhan UU PDP untuk bisnis Indonesia.

Apa yang terjadi setelah Perpres diteken?

Setelah Perpres ditetapkan, lembaga perlu dibentuk secara nyata: pimpinan, organisasi, anggaran, dan prosedur kerja. Proses ini wajar memakan waktu, sehingga penegakan penuh kemungkinan tidak langsung berjalan pada hari pertama. Satuan tugas transisi yang disiapkan Komdigi dimaksudkan untuk menjembatani periode itu.

Bagi bisnis, momen penting berikutnya adalah ketika lembaga mulai menerbitkan panduan dan membuka kanal pengaduan. Sejak saat itu, keluhan pelanggan soal data pribadi punya tujuan resmi, dan respons perusahaan terhadap insiden akan dinilai oleh pengawas yang khusus menangani PDP.

Perlu diingat juga, sanksi administratif dalam UU PDP mencakup peringatan tertulis, penghentian sementara pemrosesan data, penghapusan atau pemusnahan data, hingga denda administratif. Selama ini sanksi tersebut sulit dirasakan karena lembaga penegaknya belum ada. Begitu lembaga berjalan, catatan kepatuhan yang rapi sejak sekarang akan jauh lebih berguna daripada upaya kilat setelah ada aduan. Gambaran lengkapnya ada di sanksi UU PDP bagi perusahaan yang lalai.