PT Perorangan atau CV untuk Bisnis Online, Pilih Mana?

PT Perorangan adalah perseroan terbatas yang didirikan oleh satu orang untuk usaha mikro dan kecil, diperkenalkan lewat UU Cipta Kerja dan diatur rinci di PP Nomor 8 Tahun 2021. CV (persekutuan komanditer) adalah bentuk usaha lama berbasis KUHD yang didirikan minimal dua orang, dengan sekutu aktif yang mengelola dan sekutu pasif yang menyetor modal.

Pilihan ini berdampak jangka panjang. Bentuk usaha menentukan siapa yang menanggung utang bila usaha bermasalah, bagaimana pajak dihitung, dan seberapa mudah usaha berkembang atau menerima mitra baru. Mengubahnya di kemudian hari berarti biaya dan urusan administrasi tambahan.

Apa perbedaan mendasar keduanya?

Status hukum dan tanggung jawab

PT Perorangan adalah badan hukum. Harta perseroan terpisah dari harta pribadi pemilik, sehingga tanggung jawab pemilik pada prinsipnya terbatas pada modal yang disetor. Perlindungan ini bisa hilang bila pemilik mencampur harta pribadi dan harta perseroan atau memakai perseroan untuk perbuatan melawan hukum.

CV bukan badan hukum. Sekutu pasif (komanditer) bertanggung jawab sebatas modal yang disetor. Sekutu aktif (komplementer) bertanggung jawab sampai harta pribadinya bila CV tidak mampu membayar utang. Bagi pengelola usaha, ini perbedaan risiko yang besar.

Cara pendirian

PT Perorangan didirikan dengan mengisi surat pernyataan pendirian secara elektronik di sistem AHU Online Kementerian Hukum, tanpa akta notaris. Pendirinya harus WNI, berusia minimal 17 tahun, dan cakap hukum. Satu orang hanya boleh mendirikan satu PT Perorangan dalam satu tahun, dan pemilik sekaligus menjadi pemegang saham tunggal dan direktur.

CV didirikan dengan akta notaris, lalu didaftarkan ke Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) di Kementerian Hukum. Butuh minimal dua orang, dan pembagian peran sekutu aktif dan pasif dituangkan di akta.

Keduanya setelah itu mengurus NIB lewat OSS. Panduannya ada di cara membuat NIB di OSS, dan pemilihan kode usahanya di kode KBLI untuk bisnis digital.

Bagaimana pajaknya setelah PP 20/2026?

Ini perubahan penting tahun 2026. PP Nomor 20 Tahun 2026, yang ditetapkan dan berlaku 22 April 2026, mengubah aturan PPh final UMKM di PP 55/2022. Menurut penjelasan di situs DJP (per November 2026):

• Orang pribadi dan perseroan perorangan bisa memakai tarif PPh final 0,5% selama masih memenuhi kriteria, termasuk batas omzet Rp4,8 miliar per tahun, tanpa batas waktu seperti aturan lama.
• CV, firma, PT biasa, dan BUMDes yang baru terdaftar tidak dapat lagi memakai tarif 0,5% dan wajib memakai tarif umum PPh Badan.
• Wajib pajak yang sudah memakai tarif 0,5% sebelum aturan berlaku mendapat masa transisi sampai fasilitasnya berakhir.

Artinya, bagi usaha baru, perbedaan pajak antara PT Perorangan dan CV kini cukup jelas. Untuk rincian kewajiban lapor pajak penjual online, lihat panduan pajak penjual online, dan untuk kasus khusus konsultasikan dengan konsultan pajak.

Tabel perbandingan

Kapan memilih PT Perorangan, kapan CV?

PT Perorangan cocok untuk pemilik tunggal toko online, kreator, atau penyedia jasa digital yang ingin legal, terlihat profesional di mata klien dan marketplace, dan terlindungi dari risiko utang usaha. Prosesnya ringkas, tidak perlu mencari mitra hanya untuk memenuhi syarat jumlah pendiri, dan setelah PP 20/2026 tetap bisa memakai tarif pajak UMKM. Kebanyakan bisnis online skala kecil akan merasa pilihan ini paling pas.

CV masuk akal bila sejak awal ada dua orang atau lebih yang ingin berkongsi, misalnya satu orang mengelola dan yang lain hanya menyetor modal. Struktur sekutu aktif dan pasif memang dirancang untuk pola seperti itu. Namun pertimbangkan dua hal: sekutu aktif menanggung risiko sampai harta pribadi, dan CV yang baru terdaftar kini memakai tarif umum PPh Badan. Bila mitra bisnisnya serius dan usaha diharapkan tumbuh, banyak pelaku usaha langsung memilih PT biasa.

Masih tahap uji pasar dengan omzet kecil? Kamu bisa memulai sebagai usaha perorangan dengan NIB atas nama pribadi, lalu mendirikan badan usaha ketika transaksi dan risiko mulai besar.

Hal praktis setelah badan usaha berdiri

Setelah PT Perorangan atau CV terdaftar, beberapa langkah lanjutan yang biasanya diperlukan:

• Membuat NPWP badan dan rekening bank atas nama badan usaha.
• Memisahkan keuangan usaha dari keuangan pribadi secara disiplin, terutama untuk menjaga perlindungan tanggung jawab terbatas.
• Memperbarui data di marketplace, payment gateway, dan dokumen kontrak dengan nama badan usaha.
• Memakai identitas digital yang konsisten, misalnya domain dan email dengan nama usaha. Domain .co.id umumnya mensyaratkan dokumen legalitas badan usaha.