Omzet di Bawah Rp500 Juta Tak Dipotong PPh 22, Ini Syaratnya

Kalau kamu berjualan di marketplace sebagai perorangan dan omzet setahunmu tidak lebih dari Rp500 juta, penghasilanmu tidak dipotong PPh Pasal 22. Syaratnya satu yang sering terlewat: kamu harus menyerahkan surat pernyataan omzet ke marketplace tempatmu berjualan. Tanpa surat itu, sistem marketplace menganggapmu wajib dipungut dan memotong 0,5% dari omzet.

Kenapa ini penting sekarang? Menurut siaran pers DJP tertanggal 1 Oktober 2026, pemungutan PPh 22 lewat marketplace mulai dilaksanakan pada 1 Oktober 2026 oleh Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Jadi kalau surat pernyataanmu belum masuk, potongan bisa sudah terjadi di pencairan dana bulan-bulan terakhir.

Apa yang berlaku per November 2026?

Jadwal pungutan ini sempat beberapa kali berubah, sehingga wajar kalau banyak penjual bingung. Ringkasannya:

• Dasar aturannya PMK 37/2025, yang menunjuk marketplace sebagai pemungut PPh 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri.
• Lewat pengumuman PENG-46/PJ.09/2026 pada Agustus 2026, DJP menunda pelaksanaannya dan memberi waktu penyesuaian sampai 31 Oktober 2026. Saat itu banyak media melaporkan pungutan akan dimulai 1 November.
• Pada 24 September 2026, Dirjen Pajak kembali menunjuk empat marketplace sebagai pemungut. Siaran pers DJP 1 Oktober 2026 (SP-23/2026) kemudian menyatakan pemungutan dimulai 1 Oktober 2026, berdasarkan evaluasi dan kesiapan sistem marketplace.
• Tarifnya 0,5% dari peredaran bruto yang tercantum di dokumen tagihan, tidak termasuk PPN dan PPnBM.

DJP menegaskan ini bukan pajak baru. Yang berubah hanya cara pungutnya: sebelumnya pedagang menyetor sendiri, kini sebagian dipungut lewat marketplace. Latar belakang aturannya dibahas lebih lengkap di artikel PMK 37/2025 tentang pungutan PPh 22 pedagang online.

Siapa yang boleh tidak dipungut?

Menurut halaman resmi DJP, kamu tidak dipungut bila memenuhi tiga syarat sekaligus:

1. Kamu wajib pajak orang pribadi, bukan badan usaha seperti PT atau CV.
2. Kamu memenuhi syarat PPh final UMKM menurut PP 55/2022 sebagaimana diubah PP 20/2026.
3. Peredaran bruto pada tahun pajak berjalan sampai Rp500 juta, dan kamu sudah menyampaikan surat pernyataan ke marketplace.

Hal yang paling sering salah dipahami: batas Rp500 juta dihitung dari seluruh usahamu, bukan per toko. Omzet dari beberapa marketplace, penjualan lewat website sendiri, WhatsApp, sampai toko fisik semuanya dijumlahkan. Penjelasan batas omzet dan skema finalnya ada di PPh final 0,5% UMKM.

Apa saja isi surat pernyataan omzet?

Formatnya sudah ditentukan dalam lampiran PMK 37/2025. Sebagian marketplace juga menyediakan templat yang bisa diunduh. Isinya antara lain:

• Nama, NPWP atau NIK, dan alamat penandatangan.
• Data wakil atau kuasa, bila surat ditandatangani oleh orang lain atas namamu.
• Pernyataan bahwa peredaran bruto tahun berjalan sampai Rp500 juta.
• Tempat, tanggal, dan nama terang.

Setelah diisi, surat ditandatangani dan dibubuhi meterai. DJP menyebut satu surat pernyataan berlaku per NPWP atau NIK, mencakup semua akun milikmu, dan bisa disampaikan ke semua marketplace. Jadi kamu tidak perlu membuat surat berbeda untuk tiap platform.

Bagaimana cara menyerahkannya?

Mekanisme penyampaian diatur oleh masing-masing marketplace, jadi menunya bisa berbeda. Sebagai contoh, Ortax menyebut Shopee menyediakan unggahan lewat menu Data Penghasilan di Seller Centre. Untuk platform lain, cek pusat bantuan penjual atau menu pengaturan pajak di dasbor tokomu.

Berikut ringkasan dokumen yang diminta DJP untuk disampaikan ke marketplace:

Pedagang bertanggung jawab atas kebenaran data yang diserahkan. Jangan mengisi angka asal-asalan hanya agar tidak dipungut.

Bagaimana kalau omzet melewati Rp500 juta di tengah tahun?

Kamu wajib menyampaikan surat pernyataan baru yang menyatakan omzet tahun berjalan sudah melebihi Rp500 juta, paling lambat akhir bulan saat batas itu terlewati. Contoh dari DJP: omzet melewati Rp500 juta pada bulan Maret, surat disampaikan paling lambat 31 Maret, dan pungutan mulai berlaku April.

Karena itu, catat omzet bulanan dari semua kanal penjualan. Cara sederhananya bisa dilihat di panduan pembukuan sederhana untuk bisnis online.

Kalau sudah terlanjur dipotong, apakah hilang?

Tidak hilang. Menurut DJP, PPh 22 yang dipungut marketplace bisa menjadi pengurang PPh final yang terutang bagi pengguna skema UMKM, atau menjadi kredit pajak di SPT Tahunan bagi yang memakai tarif umum. Dokumen tagihan dari marketplace dipersamakan dengan bukti pungut, jadi unduh dan simpan setiap bulan. Pengelolaan bukti potong di sistem pajak dibahas di Coretax DJP untuk penjual online.